JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid menyampaikan, kualitas SDM sangat berpengaruh pada pembangunan di desa. Ia pun mengapresiasi kepala desa yang memutuskan bersekolah, salah satunya di Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Wonosobo.
Dalam Studi Pengalaman Lapangan (SPL) yang dilaksanakan di Kemendes PDTT, Sekjen Taufik Madjid berpendapat bahwa hal tersebut akan berpengaruh baik pada pembangunan desa.
“Kami senang sekali ini adalah realita yang luar biasa. Desa masuk kampus dan kampus masuk desa. Beruntunglah kita yang mengurus desa meskipun dengan banyaknya dinamika dan tantangan yang luar biasa setiap tahunnya,” ujar Sekjen Taufik di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
“Ada kepala desa yang mau sekolah S1, S2, bahkan ada yang S3. Saya yakin ke depannya UNSIQ akan terus mengajarkan makna yang lebih tentang akuntabilitas dan profesionalitas. Desa akan semakin tertata dan tentu membawa kebaikan untuk masyarakat,” sambung Sekjen Taufik Madjid.
70 persen dari total mahasiswa satu angkatan di UNSIQ Wonosobo adalah perangkat dan kepala desa dari berbagai kabupaten diantaranya dari Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Wonosobo.
Para perangkat dan kepala desa tersebut memilih program studi ilmu politik dan ilmu pemerintahan sebagai bekal untuk memimpin di desa masing-masing. Kuliah dengan kesadaran pentingnya menambah kualitas diri, para perangkat maupun kepala desa ini tidak mengandalkan bantuan biaya dari pihak luar.
“Mereka adalah ujung tombak pembangunan desa maka harus S1 bagi mahasiswa yang sekarang kuliah. Ini muncul dari beberapa mahasiswa yang berpendapat bahwa untuk mengelola anggaran sekian Miliar rupiah butuh orang-orang yang ahli dan berpendidikan,” jelas Kaprodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan UNSIQ Bambang Sugianto.
Kualitas SDM memang menjadi poin penting dalam membangun dan memajukan desa sebagai wajah dari kondisi Indonesia. Oleh karenanya kepala desa diimbau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik S1, S2, maupun S3.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemendes PDTT membuat program RPL yang memberikan kesempatan bagi kepala desa maupun perangkatnya untuk bersekolah secara gratis. Sejauh ini program RPL telah dilaksanakan di UNESA dan UNY yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
RPL dilaksanakan dengan seleksi yang ketat sehingga tidak hanya menjadi program formalitas namun bisa menambah kualitas SDM para mahasiswanya. Kampus yang dipilih juga dipastikan memiliki legalitas dan integritas yang baik sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu.
Dalam proses berjalannya RPL, Kemendes PDTT mengawal dan mendampingi sejak awal hingga akhir. Para mahasiswa bahkan berkesempatan untuk mengakses data di Kemendes PDTT sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. (Ria/Humas Kemendes PDTT)
Foto: Andromeda/Humas Kemendes PDTT
