JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyatakan, pemerintah dan perguruan tinggi harus saling bersinergi untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM.
Sebagai lahan terbesar dalam aktualisasi semua kebijakan dan pembelajaran yang dilakukan, masyarakat harus didampingi sehingga membangun desa dan Indonesia terlaksana secara utuh.
“Laboratorium terbesar bagi kampus ya di masyarakat, lahan terbesarnya ada di desa. Jadi apa yang dilakukan bapak ibu di kampus dan kebijakan yang kita putuskan di Kemendes harus diaktualisasikan di desa, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dengan kunci adanya peningkatan kapasitas dan peningkatan kepemilikan aset desa. Kalau dua ini tidak terwujud maka PR kita selesai,” ujar Sekjen Taufik Madjid dalam audiensi dengan Universitas Negeri Malang (UM) di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Dalam kesempatan ini Sekjen Taufik Madjid menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pihak terkait dalam hal ini Kemendes dengan UM untuk mewujudkan program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen pada 2024, penurunan angka stunting sampai 14 persen pada 2024, dan peningkatan ketahanan pangan.
Selain peran aktif dari seluruh steakholder, aktor utama yaitu masyarakat juga harus memiliki kualitas SDM yang cukup.
Pasalnya semua pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi harus tetap dilanjutkan secara mandiri sehingga desa terus tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing.
“Kami butuh perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan tentu saja meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita. Kolaborasi harus kita rintis dan lakukan sebagaimana kita tahu beberapa program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama. Mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan persoalan ketahanan pangan,” jelas Sekjen Taufik Madjid.
Perguruan tinggi memiliki ruang gerak yang luas dalam melakasanakan pembangunan di desa dengan memanfaatkan berbagai jaringannya. Dengan Kemendes PDTT, dibentuk sebuah forum bernama Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini juga semakin lengkap dengan kebijakan merdeka belajar yang menjadikan desa sebagai salah satu ruang pendidikan.
Salah satu program studi yang bisa mempraktikkan kebijakan tersebut dan bekerjasama dengan Kemendes adalah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan langsung berhadapan dengan masyarakat desa.
Kepala Departemen PLS UM Zulkarnain Nasution berharap agar pemberdayaan masyarakat oleh para maahasiswa dari program studi tersebut bisa dilaksanakan lebih luas dari sebelum-sebelumnya.
“Kami ada di pendidikan luar sekolah yang sangat berharap agar mahasiswa kami bisa lebih aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama yang kita lakukan bersama Kemendes. Kami benar-benar ingin kolaborasi ini membawa dampak positif untuk mahasiswa yang sedang dalam proses belajar maupun masyarakat yang membutuhkan pendampingan sehingga kualitasnya semakin baik,” ungkap Zulkarnain.
Sebagai dasar hukum atas kerjasama ini, Kemendes PDTT dan UM akan kembali memperbaharui kesepahaman bersama dan perjanjian kerja bersama yang telah berakhir pada Juni 2020.
Dalam audiensi tersebut hadir juga Dirjen PDP Sugito, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, dan Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun. (Ria/Humas Kemendes PDTT)
Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
